Amnesti jangan Amnesia

Sejak republik ini berdiri, sudah tiga kali pemerintah menjalankan program amnesti pajak. Jokowi menjadi presiden ketiga yang melakukannya. Sebelumnya adalah Soekarno, yang meluncurkan amnesti pajak tahun 1964, dan Soeharto di tahun 1984. SBY pernah juga melakukannya tahun 2008 tapi hanya secara parsial, jadi tidak masuk hitungan.

Jokowi masih balita ketika Soekarno mendesak perlunya amnesti pajak untuk menambal keuangan negara yang kala itu besar pasak daripada tiang. Operasi Trikora, Dwikora, Asian Games 1962 dan proyek-proyek lainnya telah menguras kas negara yang dari sononya tidak seberapa. Belum lagi kondisi perekonomian yang bobrok sehingga mendorong inflasi yang luar biasa tinggi. Perekonomian negara sedang genting dan perlu ada terobosan.

Soekarno lalu minta tim ekonominya untuk cari akal. Ia tahu banyak orang berduit yang jarang bayar pajak, terutama karena jaman itu administrasinya masih amburadul. Dulu orang baru bayar pajak setelah diperiksa petugas, tidak seperti sekarang yang isi sendiri via formulir. Dengan sumberdaya petugas pajak yang sangat terbatas, jelas saja banyak wajib pajak yang tidak sempat diperiksa. Kalaupun diperiksa, sering petugas diajak main mata karena semua orang sedang susah tahun-tahun itu.

Pada akhirnya Soekarno bertepuk sebelah tangan. Target penerimaan dari amnesti pajak ternyata jauh dari harapannya. Kesalahan Soekarno sederhana, ia tidak bisa membaca suasana hati rakyatnya kala itu. Amnesti pajak ia lakukan pada waktu yang salah, yaitu saat rakyatnya sedang kesusahan. Walau yang ia kejar adalah wajib pajak besar, namun program amnesti pajak itu sendiri sudah kehilangan dukungan publik. Ditambah lagi adanya uncertainty yang tinggi terhadap kelanjutan dari program tersebut. Rakyat tidak yakin administrasi perpajakan menjadi lebih baik setelah amnesti dilakukan.

Lain Soekarno lain pula Soeharto. Kita semua tahu Soeharto paling jago dalam menilai orang. Jarang sekali dia salah pilih sekondan. Begitu juga saat dia pilih Ali Wardhana dan Radius Prawiro sebagai sekondannya untuk urusan ekonomi di Kabinet Pembangunan IV. Keduanya bisa menerjemahkan visi pembangunan ekonomi yang dikehendaki Soeharto, termasuk untuk urusan reformasi pajak.

Pajak memang memusingkan Soeharto. Ia tahu bahwa untuk membangun, tidak cukup hanya mengandalkan uang minyak. Apalagi waktu itu pesta minyak sudah berakhir, harganya turun terus di pasar dunia. Masalahnya, wajib pajak besar banyak mendapat fasilitas di jaman Soeharto, baik resmi maupun tidak resmi. Jarang yang bayar pajak dengan jumlah yang akurat. Mau tidak mau hal tersebut harus diperbaiki.

Kedua teknokrat itu langsung tancap gas begitu ide reformasi pajak mereka didukung Soeharto. Amnesti pajak dijadikan pintu masuk untuk menekan wajib pajak agar seterusnya lebih comply terhadap aturan. Ini nantinya akan diikuti oleh penyederhanaan administrasi perpajakan dan perbaikan sistem informasi serta infrastruktur. Namun rupanya para wajib pajak besar itu tidak mempan ditekan. Mereka menggunakan jalur mereka di kekuasaan untuk mendelegitimasi program amnesti pajak tersebut.

Sepandai-pandainya Ali Wardhana dan Radius Prawiro, tetap saja akhirnya mereka mati angin melawan koncoisme. Soeharto memang memberikan dukungannya, namun sinyal dukungan yang ia berikan tetap saja terlihat setengah hati. Amnesti pajak yang dijalankan tahun 1984-1985 tersebut akhirnya tidak cukup banyak menghasilkan tambahan penerimaan negara karena adanya campur tangan dari sana sini. Namun demikian, setidaknya Ali Wardhana dan Radius Prawiro mencoba mengawinkan antara amnesti pajak dengan usaha reformasi sistem perpajakan. Ini yang belum dicoba di era Soekarno.

Baru beberapa belas tahun kemudian, setelah Soeharto dipaksa pensiun sebagai presiden, para teknokrat berani kembali menggodok kebijakan amnesti pajak sebagai rangkaian dari cetak biru reformasi perpajakan nasional. Tahun 2004 Ditjen Pajak merumuskan cetak biru reformasi perpajakan di Indonesia yang didalamnya termasuk draf rancangan undang-undang amnesti pajak.

Habibie, Gus Dur dan Megawati sepakat pentingnya usaha perbaikan tersebut. Hanya saja situasi euforia demokrasi membuat prioritas kebijakan harus dipilah-pilih karena kini harus melewati terjalnya persetujuan dari parlemen. Selain itu suasana hati rakyat ketika itu juga masih baru sembuh dari trauma krisis dan konflik horizontal. Kurang pas jika pikiran mereka dibebani hal macam-macam. Baru setelah SBY berkuasa, sebagian dari langkah-langkah yang ada pada cetak biru tersebut mulai dijalankan. Kita tahu SBY sangat pandai berhitung. Ia hanya mengambil langkah reformasi paling aman, yaitu memberikan keringanan dan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang alpa melapor. Kebijakan ini diluncurkan pemerintah tahun 2008.

Rancangan undang-undang amnesti pajak tersebut baru menemukan keberuntungannya setelah Jokowi naik tahta. Sebagaimana kita tahu, Jokowi selalu tertarik dengan mainan baru. Ada esemka, kereta cepat, terminal tiga, dan kemudian amnesti pajak. Kebetulan pula Jokowi sedang membutuhkan cara untuk merealisasikan target penerimaan negara yang terlanjur ia bikin terlalu optimis itu. Maka resmilah amnesti pajak menjadi salah satu mainan kesayangannya.

Namanya juga mainan, kadang yang memainkan lupa esensi dari mainan tersebut. Tengoklah bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakan amnesti pajak ini ke publik, message-nya selalu berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, keterangan dari satu pejabat dengan pejabat lainnya pun sering tidak konsisten. Situasi ini tentu saja berbahaya jika dibiarkan. Rakyat mulai gelisah karena tadinya berpikir kebijakan ini hanya berlaku bagi wajib pajak kelas berat yang menyembunyikan aset dimana-mana.

Di lapangan, para petugas pajak memberikan sinyal bahwa siapapun bisa kena aturan ini. Sementara di istana, Jokowi kukuh bahwa kebijakan ini hanya menargetkan wajib pajak besar. Lalu mana yang bisa kita percayai?

Jika inkonsistensi ini terus dilanjutkan, maka Jokowi sama saja ingin mengulang kegagalan yang dialami Soekarno dan Soeharto di masa lalu. Baik Soekarno maupun Soeharto hanya melihat amnesti pajak sebagai ‘hasil’ bukan ‘proses’. Mereka hanya ingin melihat nominal angka hasil amnesti pajak, tanpa berpikir apakah ada perbaikan proses-infrastruktur-dan-sistem yang menyertainya. Mengabaikan perbaikan proses pasca amnesti pajak menjadikan reformasi perpajakan di masa orla dan orba berjalan lambat. Jangan sampai amnesti pajak di era Jokowi ini amnesia terhadap pengalaman buruk di masa lalu tersebut.

Sri Mulyani, sebagai menteri yang ketiban pulung, sepertinya akan memanfaatkan momen ini untuk sekalian melakukan reformasi pajak yang lebih menyeluruh. Berbeda dengan Jokowi, SMI tidak pernah menyebutkan bahwa amnesti pajak kali ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak besar saja. Akan sangat produktif jika retorika yang disampaikan Jokowi bisa sejalan dengan rekomendasi sekondannya tersebut. Publik menginginkan konsistensi untuk meredam kegelisahan mereka.

Konsistensi tersebut tentunya tergantung seberapa tahan Jokowi menghadapi tekanan publik. Keberatan dan kritik terhadap kebijakan amnesti pajak kini semakin meluas. Salah satunya datang dari Muhammadiyah yang meminta uji materi kebijakan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Jokowi beberapa kali membatalkan keputusannya karena tekanan publik. Ini sebenarnya yang paling ditakutkan terjadi, yaitu pemerintah membatalkan kebijakan ini secara prematur. Ini pula yang menyebabkan banyak wajib pajak yang masih maju mundur untuk ikut amnesti.

Dengan periode amnesti yang semakin sempit ini, langkah drastis perlu segera dilakukan untuk menyelamatkan momentum. Pemerintah harus segera mengirimkan pesan tunggal bahwa: (1) Amnesti pajak ditujukan kepada semua wajib pajak yang eligible, bukan hanya untuk wajib pajak besar; (2) Amnesti pajak adalah bagian dari proses reformasi perpajakan nasional yang bersifat jangka panjang; (3) Prinsip keadilan akan benar-benar ditegakkan untuk memastikan wajib pajak besar tidak mendapatkan keringanan dan perlakuan istimewa dalam program amnesti ini maupun di masa mendatang; (4) Pasca amnesti, kompleksitas pelaporan pajak akan dikurangi sehingga tidak ada lagi orang yang mau lapor pajak tapi tidak mengerti caranya; dan (5) Pasca amnesti, profesionalisme petugas pajak ditingkatkan dan infrastrukturnya diperbaiki.

Publik yang gelisah menantikan kepastian-kepastian tersebut.

Harryadin Mahardika

Rating: 4.7. From 9 votes.
Please wait...
Harryadin MahardikaAmnesti jangan Amnesia

Leave a Reply